Kamis, 15 Oktober 2015

PANDANGAN ISLAM TENTANG WANITA

Tidak dapat dimungkiri kedudukan wanita begitu penting pada setiap sendi kehidupan. Kelembutannya tidak menjadikan kedudukan wanita diabaikan, bahkan melalui potensi itu wanita bisa menduduki garda terdepan dalam perjuangan.

“wanita adalah tiang Negara. Jika ingin menegakan tiang Negara, lindungilah wanitadan jika ingin menghancurkan Negara hinakanlah dia.”

Dalam islam wanita begitu mulia kedudukannya.
Bahkan, dalam salah satu surah dalam al-qur’an adalah Al-Nisa yang berarti “wanita.”
Bukan hanya itu, Rasulullah SAW ketika ditanya siapa yang paling berhak untuk dihormati, diantara ayah dan ibu, menjawab, “ibumu.” Hingga tiga kali, kemudian “ayahmu.”

Salah satu agama yang sempurna adalah islam. Di dalamnya telah diatur segala kebutuhan manusia. Semuanya telah sempurna. Demikian pula halnya dengan eksistensi muslimah, sepanjang sejarah islam telah mencatat dengan indahnya kontribusi muslimah dalam perjuangan. Pada masa awal islam disebarkan hingga ketika agama ini menjadi “penguasa” dunia.

Periode sebelum hijrah
Masa – masa sebelum hijrah adalah saat yang begitu berat. Jazirah arab merupakan tempat yang begitu penuh dengan kemaksiatan, kemusyrikan, pembunuhan dan perzinaan menjadi adat istiadat bangsa arab. Hingga kemudian allah mengutus Muhammad SAW guna meluruskan dan memperbaiki agama islam yang dibawa oleh Ibrahim a.s.

Keberadaan islam yang murni, yang disebarkan nabi Muhammad, telah menjadi kaum Quraisy terhinakan. Berbagai perlawanan untuk meredam cahaya islam mereka lakukan, hingga Rasulullah harus menghadapi penolakan dan gangguan mereka. Saat itulah, rasulullah didampingi oleh seorang wanita yang mulia, Khadijah binti Khuwailid.

Khadijah adalah orang yang pertama kali bersaksi atas kerasulan Muhammad SAW, yang tidak lain suaminya sendiri. Dengan kekayaan yang dimiliki, Khadijah membantu setiap perjuangan. Dan dari rahimnyalah, Muhammad mendapat keturunan.

Khadijah telah berhasil menjadi teladan yang baik dan paling tulus dalam berdakwah dijalan Allah dan berjihad. Beliau istri yang bijaksana, meletakan urusan sesuai dengan tempatnya, dan mencurahkan segala kemampuan untuk mendatangkan keridhaan Allah serta Rasul-Nya. Karenanya, beliau berhak mendapat salam dari Rabb-Nya dan mendapat kabar gembira dengan rumah disurga yang terbuat dari emas, taka da kesusahan dan taka da keributan didalamnya.

Periode hijrah
Penolakan dan pendustaan kaum quraisy semakin hari semakin kuat. Banyak diantara sahabat Rasul yang mendapat siksaan yang begitu beratnya. Hingga Rasulullah SAW sendiri selalu mendapatkan ancaman pembunuhan.

Pada saat itulah, Allah Swt memrintahkan Rasul untuk berhijrah, meninggalkan kampung halaman untuk menyelamatkan dan menyebarkan Islam diluar Makkah. Salah satu muslimah yang membbantu beliau dalam melaksanakan hijrah adalah Asma binti Abu Bakar.

Asma masuk islam setelah ada tujuh orang yang masuk islam. Beliau dibaiat Nabi dan beriman kepadanya dengan iman yang kuat. Beliauu merupakan ibu dari sahabat pejuang yang bernama Abdullah ibn Zubair, beliau saudari dari Ummul Mukmminin Aisyah r.a dan merupakan wanita mujirah yang paling akhir wafat.

Kepribadian yang begitu berani menyebabkan asma tidak takut celaan dari orang – orang yang suka mencela di jalan Allah. Asma’ juga mnyertai Nabi Muhammad dalam perang yarmuk dan beliau berperang sebagaimana layaknya para pejuang.

Pada saat hijrah Rasulullah Saw dan sahabatnya, Abu Bakar Al-Shiddiq bersembunyi di Gua Tsur. Ketika itulah, Asma dengan keberanian serta keimanan membawa makanan dan minuman untuk Rasulullah Saw. Asma sangat menyadari betapa berat dan berbahaya tugas yang beliau lakukan, karena saat itu Rasul tengah menjadi buronan kaum Quraisy. Akan tetapi, keteguhannya akan kebenaran menyebabkan beliau tercatat memnjadi salah satu pembangun kejayaan islam.

Itulah sekelumit perjuangan wanita islam dalam menegakan agama ini. Sosok – sosok itulah yang kemudian menorehkan sejarah indah akan agungnya peradaban islam. Dari tangan – tangan mereka. Allah Swt memuliakan khilafah islam karena muslimah begitu mulia dengan agama ini.


Bagaimana dengan muslimah sekarang ? mampukah menghadapi arus modernisasi dan gaya hidup yang jauh dari nilai – nilai islam ? dipundak mereka juga nasib bangsa ini ditentukan. Jalan terbaik tentunya dengan kembali melihat apa dan bagaimana pandangan islam tentang wanita.

Selasa, 16 Juni 2015

CONTOH KASUS PERLINDUNGAN KONSUMEN

   I.       Pengertian dan tujuan
Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen.  Tujuan Perlindungan Konsumen: 
Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi serta akses untuk memperoleh informasi; Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha, sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab dalam penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

Di indonesia , dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

1.    Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.

2.  Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran NegaraRepublik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821

3.   Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.

4.  Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa

5.  Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

6.   Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota

7.  Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.
  


Dan sanksi pidana yang diancam oleh negara bisa dilihat pada pasal 62 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diantaranya : Dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dan milyard rupiah) terhadap :
pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut ( pasal 8 ayat 1 ); pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa ( pasal 8 ayat 1); memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar ( pasal 8 ayat 2 ); pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen dan/atau perjanjian. ( pasal 18 ayat 1 huruf b )
Dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhadap :
pelaku usaha yang melakukan penjualan secara obral dengan mengelabuhi / menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang sebelum melakukan obral; pelaku usaha yang menawarkan barang melalui pesanan yang tidak menepati pesanan atau waktu yang telah diperjanjikan; pelaku usaha periklanan yang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang/jasa
  
II.                Contoh kasus
Kasus yang saya akan angkat pada posting kali ini adalah kasus yang mendera saudara-saudara kita yang berada di daerah Depok tercinta, kasus yang saya akan angkat adalah kasus yang di 2 tahun yang berbeda, namun pada tempat yang sama yaitu Grand Depok City pada tahun 2011 dan 2012, kasus ini saya angkat karena masih terniang di benak saya apakah kasus ini perlu campur tangan dari pihak yang bewenang dalam menangani hak-hak konsumen untuk menyelesaikannya ataukah cukup antara kedua belah pihak yang bersangkutan, sehingga saya ajak para pembaca terkhusus mahasiswa gunadarma untuk memberikan saran dan tanggapan mengenai kasus ini. Kasus yang pertama tahun 2011 adalah Kasus promosi yang dilakukan pihak GDC yang tak sesuai dengan realisasinya.
Di tahun 2011 lalu ada sebuah kasus yang menarik untuk diperbincangkan yaitu bermula trik promosi yang dilakukan oleh pengembangdibidang perumahan Grand Depok City (GDC), bahwa mereka membuatiklan promosi  dengan Uang Muka (DP) sebesar Rp.15 Juta, maka konsumen sudah bisa mendapatkan rumah kreditan antara 10 tahun sampai dengan 15 tahun.
Bahkan dalam promosi iklan tersebut, membuat kebijakan apabila dalam waktu yang ditentukan oleh mereka para konsumen bisa menyetorkan uang sebesar Rp.5 juta  sebagai tanda jadi, maka akan mendapatkan Hand Phone (HP) merek Black Berry (BB) sebagai hadiah langsung  dari pengembang GDC tersebut.Bahkan dari DP Rp.15 juta tersebut nantinya pengembang GDC akan mengembalikan uang sebesar Rp.5 juta terhadap komsumen itu. Dan akhirnya warga masyarakat berlomba-lomba untuk datang ke Kantor Pemasaran GDC diareal Kawasan Kota Kembang tersebut, dengan menyetorkan uang Boking sebesar Rp.5 juta.
Namun dalam proses perjalanan, setelah pihak Bank melakukan wawancara, maka disetujuilah akadkreditsebesar Rp.200 juta. Namun setelah persetujuan dari pihak Bank tersebut selaku kreditur, ternyata pihak pengembang GDC,  mengadakan perubahan persyaratan secara sepihak yang sudah diperjanjikan itu.  Ternyata DPnya bukanlah  sebessar Rp.15 juta, seperti yang sudah disepakati, namun DPnya berubah menjadi kurang lebih Rp.100 juta.Pada akhirnya banyak konsumen yang sudah memberikan uang Boking sebesar Rp.5 juta merasa kesulitan untuk memenuhi permintaan dari team pemasaran GDC tersebut. berbagai  konsumen, tentu mau minta uangnya kembali yang sudah disetorkan sebesar Rp.5 juta. Akan tetapi pihak pengembang GDC berdalih, dengan mengatakan bahwa uang tersebut tidak utuh lagi untuk dikembalikan kepada konsumen. Tapi harus kena potong sebesar Rp.3 juta/ konsumen. Alasan GDC melakukan pemotongan sebesar Rp.3 Juta adalah bahwa HP merk BB yang sudah diberikan oleh GDC tersebut dianggap harganya senilai Rp.3 juta.
Tidak seharusnya GDC dengan membuat promosi dengan mengumbar janji-janji yang menggiurkan kepada publik. Maka konsekwensinya adalah apakah masyarakat semua mampu dengan DP sebesar Rp.100 juta, padahal sebelumnya dijanjikan DP hanya sebesar. Rp.15 juta. Maka berbagai konsumen mengatakan bahwa tindakan daripada pemasaran pengembang GDC  diduga adalah trik penipuan dengan aksi kebohongan publik. Maka pada waktu itu para konsumen GDC yang meresa dirugikan melaporkan masalah tersebut kepada Badan  Perlidungan Konsumen Indoenesia (BPKI), karena pengembang diduga telah  menipu dan membohongi konsumen.   (sentanaonline.com)
Tidak berhenti sampai disitu masih Grand Depok City tahun 2012 terjadi hal yang serupa namun Kasus ditahun 2012 ini  “Pengembang Perumahan Grand Depok City Diduga Bohongi Pembeli”. Judul tersebut saya ambil dari www.lensaindonesia.com
“pengembang perumahan yang diduga sengaja melakukan aksi ingkar janji dan tidak melaksanakan serah terima rumah dengan pembeli. Tujuannya, agar perjanjian tersebut batal.
Sehingga pengembang dapat memasarkannya kembali dengan perhitungan harga jual yang lebih tinggi. Karena harga penjualan pasar akan naik jika pembangunan sudah mulai selesai dan di beberapa rumah lain sudah ada yang terjual”.Hal ini dialami Nazmiyah Sayuti yang ingin memiliki sebuah rumah di Grand Depok City, namun hingga pada tahun 2012 tak kunjung terwujud. Alih-alih dijanjikan pengembang untuk dibangunkan sebuah rumah, uang muka dan cicilan yang sudah dibayarkan oleh Nazmiyah sejak januari 2003. Sayangnya, uang tersebut tidak dikembalikan hingga 2012. Sudah 9 tahun lebih Nazmiyah belum juga memperoleh rumah yang dijanjikan.
Persoalan itu bermula ketika Nazmiyah mengadakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pengembang tertanggal 22 Januari 2003 atas pembangunan objek tanah seluas 237 M2 dan luas bangunan 55 M2 yang dijanjikan oleh pengembang proses pembangunannya selesai selama enam bulan. Namun hingga batas waktu yang dijanjikan, pengembang tak kunjung menyelesaikannya. Padahal Nazmiyah selaku konsumen selalu melaksanakan kewajibannya tepat waktu untuk membayar cicilan melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). “Hal seperti ini adalah modus bagi pengembang untuk memainkan harga pasar dan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya,” kata Virza Roy Hizzal, kuasa hukum Nazmiyah Sayuti kepada LICOM, Minggu (10/6/2012).
Menurutnya, kasus seperti yang dialami kliennya di Grand Depok City, sebenarnya ada banyak. Kliennya bersama-sama korban lain sekitar 200-an orang pernah melakukan pengaduan ke Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI), namun pada akhirnya para korban berjalan sendiri-sendiri untuk memperjuangkan kasusnya.
Virza menyebut pelaku usaha seperti itu adalah bagian dari Mafia Properti. “Jika mafia-mafia seperti ini dibiarkan, yang rugi adalah masyarakat. Kliennya berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun lebih luas untuk mengingatkan masyarakat agar hati-hati dalam membuat kontrak perjanjian dengan pengembang. Biasanya kontrak tersebut isinya tidak seimbang dan cenderung merugikan konsumen,” ungkapnya.

Minggu, 14 Juni 2015

HAKI (Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Industri) selain merk dan paten

A. Pengertian Hak kekayaan Intelektual dan Hak kekayaan Industri

Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak Milik Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR) atau Geistiges Eigentum, dalam bahasa Jermannya. Istilah atau terminologi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790. 

Adalah Fichte yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik disini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya. Istilah HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Sedangkan hak kekayaan industri  (industrial property right) adalah hak atas kepemilikan aset industri.

B. Fungsi Hak Kekayaan Intelektual

Terdapat bebeapa fungsi dan manfaat dalam Hak kekayaan Intelektual, yaitu:

  1. Memberikan perlindungan hukum sebagai insentif bagi pencipta inventor dan desainer dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan hasil dari kreativitasnya dengan menyampingkan sifat tradisionalnya.
  2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi investor.
  3. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru di berbagai bidang teknologi.
  4. Sistem Paten akan memperkaya pengetahuan masyarakat dan melahirkan penemu-penemu baru.
  5. Peningkatan dan perlindungan HKI akan mempercepat pertumbuhan indrustri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas.
  6. Memberikan perlindungan hukum dan sekaligus sebagai pendorong kreatifitas bagi masyarakat. 

C. Sifat dan Penggunaan Undang-Undang Hak Kekayaan Industri dan Intelektual

Sifat Hukum yang mengatur HKI bersifat teritorial, pendaftaran ataupun penegakan HKI harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi bersangkutan. HKI yang dilindungi di Indonesia adalah HKI yang sudah didaftarkan di Indonesia.

Penggunaan undang-undang Hak Kekayaan Intelektual dan Industri yaitu mencakup:
  1. Hak Paten merupakan hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dasar hukumnya adalah: UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten.
  2.  Industrial Design
  3. Trademark (Merek) 

D. Kasus HAKI di Indonesia

Pengacara O.C. Kaligis mengadukan masalah dugaan rekayasa keadilan ke Komisi III DPR RI, Jakarta, Selasa (29/1), menyangkut kasus pidana dan perdata terhadap kliennya soal perkara tekstil adanya garis kuning buatan mesin sebagai hak cipta.
 
Pengaduan O.C. Kaligis sebagai kuasa hukum dari Jau Tau Kwan, Sumitro, dan Indriati dari PT Duniatex itu disampaikan kepada Ketua Komisi III DPR RI
 
 

Bentuk-Bentuk Badan Usaha, Kelebihan dan Kekurangannya


1. Perusahaan Perseorangan
Perusahaan perseorangan adalah badan usaha kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tententu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja / buruh yang sedikit dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Contoh perusahaan perseorangan seperti toko kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lain sebagainya.
Kelebihan :
·   Perseorangan tidak dikenakan pajak perusahaan.
·   Dalam melakukan pengelolaan perusahaan, pemilik juga menjadi bagian dari manajemen sehingga pengendalian internal tidak terlalu kompleks dan mudah diawasi oleh pemilik langsung.
·   Biaya yang rendah dalam pengelolaan, karena karyawan yang bekerja didalam perseorangan adalah si pemilik usaha.
·   Tidak memalui proses administrasi hukum yang terlalu kompleks, biasanya hanya sampai akte notaris, dan surat keterangan domisili dari kelurahan saja. tidak perlu melalui proses pembuatan SIUP, atau TDP ataupun hingga membutuhkan surat keputusan dari Menkeh dan HAM.
·   Proses pembentukan yang sangat cepat.
·   Apabila dalam bisnis perseorangan terjadi kerugian maka kompensasi kerugian dapat dimasukan dalam perhitungan pajak penghasilan pemilik.
Kekurangan :
·   Tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Artinya seluruh kekayaan pribadinya termasuk sebagai jaminan terhadap seluruh utang perusahaan.
·   Sumber keuangan terbatas. Karena pemiliknya hanya satu orang, maka usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh sumber dana hanya bergantung pada kemampuannya.
·   Kesulitan dalam manajemen. Semua kegiatan seperti pembelian, penjualan, pembelanjaan, pengaturan karyawan dan sebagainya dipegang oleh seorang pimpinan. Ini lebih sulit apabila manajemen dipegang oleh beberapa orang.
·   Kelangsungan usaha kurang terjamin. Kematian pimpinan atau pemilik, bangkrut, atau sebab-sebab lain dapat menyebabkan usaha ini berhenti kegiatannya.

2.  Firma
Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemiliknya.
Kelebihan :
·   Karena jumlah modalnya lebih besar dibandingkan dengan usaha perseorangan, badan usaha firma lebih mudah untuk memperluas usahanya.
·   Kemampuan manajemen badan usaha firma lebih besar karena adanya permbagian kerja di antara para anggota. Semua keputusannya diambil bersama-sama.
·   Badan usaha firma tidak memerlukan akte, jadi pendiriannya relatif lebih mudah.
Kekurangan :
·   Tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan.
·   Apabila salah seorang anggota membatalkan perjanjian untuk menjalankan usaha bersama maka secara otomatis badan usaha firma menjadi bubar sehingga kelangsungan perusahaan tidak menentu.
·   Jika salah satu anggota membuat kerugian, maka kerugian tersebut juga ditanggung oleh anggota yang lain.
3.  Perusahaan Komanditer / Commanditaire Vennotschaap / CV
CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Yang aktif mengurus perusahaan cv disebut sekutu aktif, dan yang hanya menyetor modal disebut sekutu pasif.
Kelebihan :
·   Pendiriannya relative mudah.
·   Modal yang dapat dikumpulkan lebih banyak.
·   Kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar.
·   Manajemen dapat didiversifikasikan.
·   Kesempatan untuk berkembang lebih besar.
Kekurangan :
·   Tanggung jawab tidak terbatas.
·   Kelangsungan hidup tidak terjamin.
·   Sukar untuk menarik kembali investasinya.
4.  Perseroan Terbatas (PT)
Perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri, yang terpisah dari kekayaan, hak serta kewajiban para pendiri maupun pemilik. Berbeda dengan bentuk badan usaha lainnnya, PT mempunyai kelangsungan hidup yang panjang, karena perseroan ini akan tetap berjalan meskipun pendiri atau pemiliknya meninggal dunia. Tanda keikut-sertaan seseorang sebagai pemilik adalah saham yang dimilikinya. Makin besar saham yang dimiliki seseorang, makin besar pula peran dan kedudukannya sebagai pemilik perusahaan yang menerbitkan saham tersebut.
Tanggung-jawab seorang pemegang saham terhadap pihak ketiga terbatas pada modal sahamnya. Dengan kata lain, bahwa tanggung-jawab pemilik terhadap kewajiban-kewajiban finansialnya ditentuka noleh besarnya modal yang diikut-sertakan pada perseroan.
Pada perseroan terbatas, kekayaan pribadi para pemegang saham maupun pemilik para pimpinan perusahaan itu tidak dipertanggung-jawabkan sebagai jaminan terhadap utang-utang perusahaan. Sesuai dengan namanya, perseroan terbatas , keterlibatan dan tanggung-jawab para pemilik terhadap utang piutang perusahaan terbatas pada saham yang dimilikinya.
Kelebihan :
·   Tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan. Maksudnya adalah jika anda termasuk pemegang saham dan kebetulan perusahaan punya utang, anda hanya bertanggung jawab sebesar modal yang anda setorkan. Tidak lebih.
·   Kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin, sebab tidak tergantung pada pemilik.
·   Mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain.
·   Mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru.
·   Manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal secara lebih efisien. Jadi jika anda mempunyai manajer tidak cakap, bisa diganti dengan yang lebih cakap.
Kekurangan :
·   PT merupakan subyek pajak tersendiri. Jadi tidak hanya perusahaan yang terkena pajak. Dividen atau laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham dikenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan. Tentunya dari pemegang saham yang bersangkutan.
·   Jika anda akan mendirikan perseroan terbatas, pendiriannya jauh lebih sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainnya. Dalam pendiriannya, PT memerlukan akte notaris dan ijin khusus untuk usaha tertentu.
·   Biaya pembentukannya relatif tinggi.
·   Bagi sebagian besar orang, PT dianggap kurang “secret” dalam hal dapur perusahaan. Hal ini disebabkan karena segala aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham. Apalagi yang menyangkut laba perusahaan

Jumat, 10 April 2015

ORANG ORANG YANG TIDAK CAKAP HUKUM

Cakap hukum adalah persyaratan seorang manusia dapat disebut sebagai subyek hukum sehingga manusia tersebut dapat melakukan perbuatan hukum.

Ada beberapa kriteria bagi seseorang untuk tidak di golongkan sebagai orang yang cakap hukum. yaitu orang-orang yang tidak cakap dalam berbuat hukum dan orang-orang yang tidak cakap dalam berbuat hukum, dan mereka yang berada di bawah pengampunan.

Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata, orang-orang yang tidak cakap dalam berbuat hukum adalah sebagai berikut:
  • Orang-orang yang belum dewasa
  • Mereka yang dibawah pengampuan
  • Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu
Berdasarkan Pasal 433 ada tiga alasan seseorang dapat berada dibawah pengampuan yaitu:
  • Keborosan (verkwristing)
  • Lemah akal budinya seperti imbecile atau debisil
  • Kekurangan daya berpikir: sakit ingatan, dungu, dan dungu disertai sering mengamuk.

Rabu, 12 November 2014

KOPERASI PADA MASA PENJAJAHAN SAMPAI DENGAN SEKARANG



Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dengan mengutamakan rasa persaudaraan. Koperasi di Indonesia, menurut UU tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.  Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 1967 dan UU No. 25 Tahun 1992.   Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai SHU (Sisa Hasil Usaha).
Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia, yang bernama Robert Owen (1771-1858). Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa Negara-negara eropa. Koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia.
Di Indonesia koperasi mulai diperkenalkan oleh Patih R.Aria Wiria Atmaja pada tahun 1896, dengan melihat banyaknyak para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut Patih R.Aria Wiria Atmaja lalu mendirikan Bank untuk para pegawai negeri, beliau mengadopsi system serupa dengan yang ada di jerman yakni mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan renternir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi.
seorang asisten residen Belanda bernama De Wolffvan Westerrode, merespon tindakan Patih R.Aria Wiria, sewaktu mengunjungi Jerman De Wolffvan Westerrode menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian.
Setelah itu koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia, hal ini juga didorong sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Bahkan untuk mengansitipasi perkembangan ekonomi yang berkembang pesat pemerintahan Hindia-Belanda pada saat itu mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian. Pertama, diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 43, Tahun 1915, lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan No. 91, Tahun 1927, yang mengatur Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi bagi golongan Bumiputra. Pada tahun 1933, Pemerintah Hindia-Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi No. 21, Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu, hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum Barat, sedangkan Peraturan tahun 1927, berlaku bagi golongan Bumiputra.
Setelah pemerintahan Hindia-belanda menunjukkan sikap diskriminasi dalam peraturan yang dibuatnya. Pada tahun 1908 Dr. Sutomo yang merupakan pendiri dari Boedi Utomo memberikan perananya bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyat.
Serikat Dagang Islam (SDI) 1927, Dibentuk bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.
Setelah jepang berhasil menguasai sebagian besar daerah asia, termasuk Indonesia, system pemerintahan pun berpindah tangan dari pemerintahan Hindia-Belanda ke pemerintahan Jepang. Jepang lalu mendirikan koperasikumiyai, namun hal ini hanya dimanfaatkan Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.Sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya.
Pengalaman di tanah air kita lebih unik karena koperasi yang pernah lahir dan telah tumbuh secara alami di jaman penjajahan, kemudian setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan undang-undang dasar. Dan atas dasar itulah kemudian melahirkan berbagai penafsiran bagaimana harus mengembangkan koperasi. Paling tidak dengan dasar yang kuat tersebut sejarah perkembangan koperasi di Indonesia telah mencatat tiga pola pengembangan koperasi. Secara khusus pemerintah memerankan fungsi “regulatory” dan “development” secara sekaligus (Shankar 2002). Ciri utama perkembangan koperasi di Indonesia adalah dengan pola penitipan kepada program yaitu : (i) Program pembangunan secara sektoral; (ii) Lembaga-lembaga pemerintah; dan (iii) Perusahaan baik milik negara maupun swasta. Sebagai akibatnya prakarsa masyarakat luas kurang berkembang dan kalau ada tidak diberikan tempat semestinya.
Selama ini “koperasi” di­kem­bangkan dengan dukungan pemerintah dengan basis sektor-sektor primer yang memberikan lapangan kerja terbesar ba­gi penduduk Indonesia. KUD sebagai koperasi program yang didukung dengan program pem­bangunan untuk membangun KUD. Di sisi lain pemerintah memanfaatkan KUD untuk mendukung program pembangunan seperti yang se­lama PJP I, menjadi ciri yang menonjol dalam politik pem­bangunan koperasi. Bahkan koperasi secara eksplisit ditugasi melanjutkan program yang kurang berhasil ditangani langsung oleh pemerintah, seperti penyaluran kredit BIMAS menjadi KUT, pola pengadaan bea pemerintah, TRI dan lain-lain sampai pada penciptaan monopoli baru (cengkeh).
Sampai dengan bulan November 2001, jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 103.000 unit lebih, dengan jumlah keanggota ada sebanyak 26.000.000 orang. Jumlah itu jika dibanding dengan jumlah koperasi per-Desember 1998 mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat. Jumlah koperasi aktif, juga mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Jumlah koperasi aktif per-November 2001, sebanyak 96.180 unit (88,14 persen). Corak koperasi Indonesia adalah koperasi dengan skala sangat kecil.
Secara historis pengembangan koperasi di Indonesia yang telah digerakan melalui dukungan kuat program pemerintah yang telah dijalankan dalam waktu lama, dan tidak mudah ke luar dari kungkungan pengalaman ter­sebut. Jika semula ketergantungan terhadap captive market program menjadi sumber pertumbuhan, maka pergeseran ke arah peran swasta menjadi tantangan baru bagi lahirnya pesaing-pesaing usaha terutama KUD.
Jika melihat posisi koperasi pada hari ini sebenarnya masih cukup besar harapan kita kepada koperasi. Memasuki tahun 2000 posisi koperasi Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55-60 persen dari keseluruhan aset koperasi dan dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Pada akhir-akhir ini posisi koperasi dalam pasar Perkreditan mikro menempati tempat kedua setelah BRI-unit desa dengan pangsa sekitar 31%. Dengan demikian walaupun program pemerintah cukup gencar dan menimbulkan distorsi pada pertumbuhan kemandirian koperasi, tetapi hanya menyentuh sebagian dari populasi koperasi yang ada. Sehingga pada dasarnya masih besar elemen untuk tumbuhnya kemandirian koperasi.
Mengenai jumlah koperasi yang meningkat dua kali lipat dalam waktu 3 tahun 1998 –2001, pada dasarnya tumbuh sebagai tanggapan terhadap dibukanya secara luas pendirian koperasi dengan pencabutan Inpres 4/1984 dan lahirnya Inpres 18/1998. Sehingga orang bebas mendirikan koperasi pada basis pengembangan dan pada saat ini sudah lebih dari 35 basis pengorganisasian koperasi. Kesulitannya pengorganisasian koperasi tidak lagi taat pada penjenisan koperasi sesuai prinsip dasar pendirian koperasi atau insentif terhadap koperasi. Keadaan ini menimbulkan kesulitan pada pengembangan aliansi bisnis maupun pengembangan usaha koperasi kearah penyatuan vertical maupun horizontal.
Struktur organisasi koperasi Indonesia mirip organisasi pemerintah/lembaga kemasyarakatan yang terstruktur dari primer sampai tingkat nasional. Hal ini telah menunjukkan kurang efektif nya peran organisasi sekunder dalam membantu koperasi primer. Tidak jarang menjadi instrumen eksploitasi sumberdaya dari daerah pengumpulan. Fenomena ini dimasa datang harus diubah karena adanya perubahan orientasi bisnis yang berkembang dengan globalisasi.